Perlindungan Konsumen dan Hukumnya

Perlindungan Konsumen Dan Hukumnya

Pada umumnya di Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam (hayati dan

non-hayati) masyarakat belum menikmati keuntungan dari liberalisasi perdagangan dunia

yang dilancarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO-World Trade Organization).

Dalam kaitan ini Indonesia sebagai pihak kubu Selatan, negara-negara sedang

berkembang harus melaksanakan secara konsisten berbagai peraturan yang terkait dengan

WTO.

Dalam seminar yang diadakan oleh Third World Network (TWN) di Jenewa, yang

berlangsung tanggal 14-15 September 2000 yang lalu telah diambil

kesepakatan/keputusan bahwa makhluk hidup tidak boleh dipatenkan. Aturan-aturan

mengenai HAKI-Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs-WTO) seharusnya direvisi

sehingga setiap negara tidak dapat mempatenkan makhluk hidup. Posisi ini sejalan

dengan gerakan di seluruh dunia yang mengkampanyekan "Makhluk hidup tidak boleh

dipatenkan".(Berita Bumi/Berita Dunia Ketiga, Nopember 2000).

Masyarakat Dunia Ketiga melalui seminar itu telah bertekad menuntut agar

kesepakatan TRIPs-WTO harus direvisi dan aturan paten atas makhluk hidup harus

dihilangkan. Tuntutan itu merupakan salah satu keputusan penting yang disampaikan

oleh pembicara dan beberapa peserta pada diskusi panel mengenai kaji ulang perjanjian

TRIPs dalam seminar mengenai "WTO dan pembangunan: Pandangan dari Negara-

Negara Berkembang" yang dilaksanakan oleh TWN tersebut.

Empat tahun yang lalu berlangsung sebuah Lokakarya (Workshop) mengenai

produk transgenik yang diselenggarakan oleh Forum Sosial Dunia di Porto Alegre, Brazil

pada 26-29 Januari 2001. Para peserta Lokakarya Transgenik di Porto Alegre yang

dilaksanakan oleh masyarakat Dunia Ketiga itu telah mengeluarkan pernyataan sebagai

berikut:

- Tanaman transgenik dapat menyebabkan terkontaminasinya gen secara

permanen dan menghasilkan tumbuhan dan serangga yang kebal. Sedangkan

dampak pada kesehatan manusia dan hewan belum diketahui.

- Transgenik bukan merupakan solusi terhadap krisis lingkungan hidup, bahkan

tidak menyelesaikan masalah kelaparan.

- Kelaparan adalah masalah politik dan sosial.

- Bahkan lebih buruk lagi perusahaan-perusahaan multinasional

mempertahankan bibit-bibit transgenik. Dalam melakukan hal ini, mereka

menghilangkan hak-hak petani untuk menyediakan dan menanam kembali

bibit pertanian. Pengontrolan bibit yang dilakukan perusahaan-perusahaan

multi nasional penerapannya juga mengontrol makanan dan kehidupan

manusia.(Berita Bumi/Berita Dunia Ketiga, April 2001).

-

Pada kenyataannya selama lebih dari lima tahun, tanaman transgenik terus

meningkat dari 0 menjadi 43 juta hektar di seluruh dunia. Ini merupakan kondisi yang

sangat memprihatinkan dan dapat mengancam keamanan dan kesehatan lingkungan dan

manusia.

Selanjutnya lokakarya tersebut mengeluarkan suatu Deklarasi Forum Sosial Dunia

yang berbunyi:

· Melarang hak paten terhadap organisme hidup dan bibit yang merupakan bagian dari

warisan umat manusia.

· Penelitian publik dan independent terhadap pertanian berkelanjutan harus terus

dilakukan tanpa ada unsur transgenik.

· Seluruh negara agar meratifikasi protokol Cartagena tentang keamanan hayati

(biosavety).

· Melaksanakan penangguhan dengan segera sebagai langkah awal untuk menghasilkan

makanan yang bebas dari transgenik.

· Konsumen dan petani berhak mendapat informasi tentang segala aspek yang

berhubungan dengan transgenik.

Masyarakat Dunia Ketiga dihimbau agar bertekad dan turut berpartisipasi dalam

segala kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan transgenik dari pertanian dan

makanan. Sudah banyak bukti bahwa tanpa transgenik, tanpa pestisida, tanpa kelaparan

dan dengan pertanian berkelanjutan akan terbentuk masa depan dunia yang lebih baik.

Perlindungan Konsumen

Suatu kenyataan yang sudah pasti terrjadi adalah ancaman terhadap keselamatan

dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya karena mengkonsumsi bahan pangan

dari tumbuhan (padi, kacang kedelai) transgenik yang jelas sangat berbahaya.

Satu-satunya "keberhasilan" Dunia Ketiga dalam Protokol Cartagena adalah

dimasukkannya prinsip-prinsip pencegahan (pre cautionary principle). Tanaman hasil

rekayasa genetika tidak memberi keuntungan, karena hasil panen secara signifikan, nyata

terbukti dan membutuhkan lebih banyak herbisida, pupuk atau sida-sida lain (fungisida,

pestisida).

Kenyataan ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan monopoli dari pengusaha

negara-negara produsen bioteknologi serta kelengkapan proses tani (pupuk dan herbisida

serta bibit !) justru semakin memiskinkan petani-petani kecil negara Dunia Ketiga.

Konon pula bila hak paten atas hasil rekayasa genetika tercakup dalam TRIPs-

WTO seperti yang diperjuangkan secara gigih oleh negara-negara produsen bibit

transgenik. Namun secara umum kita melihat bahwa masalah perlindungan konsumen

yang mengkonsumsi pangan hasil produk rekayasa transgenik tidak diantisipasi dengan

baik oleh negara-negara terkait (produsen).

UU Perlindungan Konsumen

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden BJ Habibie pada 20 April 1999 telah

menandatangi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, sejumlah perangkat hukum lainnya pun sebenarnya sudah disahkan, mulai dari

pembentukan Padan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM).

Dari pemerintah awal era reformasi tampak ada keperdulian terhadap

perlindungan konsumen. Sejauh ini, pelaksanaan perlindungan konsumen masih

dirasakan masyarakat sangat minim, kecuali untuk obat dan makanan yang memang ada

lembaga khusus yang mengawasinya yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan

cukup cepat bereaksi bila ada produsen atau import obat dan makanan yang merugikan

konsumen.

Namun selanjutnya masalah perlindungan konsumen atas barang dan jasa lainnya

yang beredar di dalam negeri seperti yang diamanatkan Undang-undang Perlindungan

Konsumen tampaknya tidak terlaksana dengan baik. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri

Depperdag Ardiansyah S. Parman yang baru dilantik ("Antara:29/3-2005) mengakui

amanat perlindungan konsumen ada di direktorat yang dipimpinnya.

"Perangkat sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana mengoptimalkan sumber

daya manusia (SDM) yang ada, meskipun jumlahnya sangat terbatas," katanya.

Ardiansyah mengatakan tidak mudah bagi aparatnya untuk mengawasi seluruh barang

dan jasa yang jumlahnya jutaan jenis dan tersebar di berbagai daerah.

Oleh karena itu peranan pengawasan terhadap barang dan jasa yang tidak sesuai

dengan ketentuan atau merugikan konsumen hendaknya juga dibantu oleh masyarakat

sendiri, di samping lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan aparat

pemerintahan di daerah.

"Kalau ada barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kualitas, berat, dan

ketentuan lain yang melekat pada barang dan jasa tersebut dan dinilai merugikan

konsumen, laporkan ke kami, nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang

berlaku," katanya.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah

Suksmaningsih sendiri mengakui perlindungan konsumen di Indonesia harus dibangun

dan diberdayakan, karena masyarakat konsumen di Indonesia sendiri nampaknya juga

belum menyadari hak-haknya.

Indah mencontohkan, kasus Erwin yang menengarai adanya handycam cacat

produksi misalnya, seharusnya bisa segera dilaporkan ke Direktorat Perlindungan

Konsumen Depperdag atau ke YLKI. Sayangnya, masyarakat sendiri nampaknya juga

belum mengetahui secara luas mengenai keberadaan lembaga tersebut.

Pengalaman korban seperti Erwin yang geram mengenai produk cacat

menunjukkan bahwa mereka tidak tahu harus mengadu kemana.Tidak tahu harus melapor

kemana dan kesal dengan harga servis yang tidak sebanding dengan banyaknya

pemanfaatannya barang tersebut, ia mencoba mengemukakan unek-unek dan

kegelisahannya di surat pembaca harian nasional dan berharap ada tanggapan positif dari

pelaku usaha.

Masih syukur bila keluhannya itu ditanggapi pelaku usaha terkait, tapi banyak

seklai pelaku usaha yang tidak peduli dengan berbagai keluhan konsumen tersebut.

Dalam keadaan demikian seharusnya perangkat dari pemerintah yang bergerak

"memaksa" pelaku usaha peduli dengan keluhan konsumen tersebut. Bukankah perangkat

hukum dan sumber daya manusianya sudah ada, terlepas dari ada masalah keterbatasan

jumlahnya.("WPU-Antara" No.2453/14-04-05).

Kalau ada masalah yang sama dalam satu pokok yang ditengarai cacat produksi,

konsumen bisa bersatu melaporkan ke YLKI misalnya, kalau jumlahnya banyak,

konsumen bisa memanggil pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi

dan bertanggung jawab terhadap hal itu. Konsumen berhak mendapat informasi yang

jelas atas barang atau atas jasa yang dibelinya. Selain itu, konsumen juga bisa membawa

masalah tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang sudah dibentuk di

beberapa kota besar Indonesia. Melalui Keppres Nomor 90 Tahun 2001 pemerintah telah

membentuk BPSK di kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung,

Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Makasar. Bahkan anggota BPSK pun

telah diangkat di kota-kota tersebut berdasarkan Surat Keputusan Memperindag Nomor

605/MPP/Kep/8/2002.

Seharusnya pemerintah lebih giat lagi mengampanyekan dan mensosialisasikan

hak-hak konsumen dalam rangka perlindungan konsumen dan memberdayakan aparatnya

di seluruh daerah di Indonesia. Apalagi jika mengingat saat itu begitu mudah lalu lintas

barang dan jasa yang masuk dari berbagai negara seiring dengan perdagangan bebas,

khususnya perdagangan bebas ASEAN (AFTA). Terobosan terhadap kebijakan harus

lebih kuat lagi melindungi konsumen di Indonesia yang kini dengan mudah mendapatkan

barang yang diimporkan dari berbagai negara di ASEAN karena bea masuknya sudah nol

sampai lima persen.

Terlepas dari AFTA atau perdagangan bebas lainnya, perlindungan konsumen

yang sudah ada payung hukumnya agaknya perlu dikampanyekan lebih gencar lagi,

disosialisasikan lagi ke masyarakat, dan masyarakat diberdayakan lagi agar paham bahwa

sebagai konsumen mereka memiliki hak menggugat dan menuntut ganti rugi bila ditipu

pelaku usaha.

Setelah hampir enam tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan,

pelaksanaan perlindungan konsumen harus ditangani secara serius. Dengan demikian

masyarakat bangsa ini selaku konsumen secara adil dan menyeluruh dapat menikmati

perlindungan hukum.

* Penulis adalah kolumnis Waspada

(am)