2.konsep-konsep politik

Teori Politik

Bahasan dan Generalisasi dari fenomena bersifat politik.

a.Tujuan dari kegiatan politik

b.cara-cara mencapai tujuan

Kemungkinan & kebutuhan yg timbul oleh situasi politik tertentu

kewajiban yg diakibatkan tujuan politik itu.

Konsep teori politik

Masyarakat, kelas social, Negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga Negara, perubahan social, pembangunan politik, moderisasi, dsb.

pendapat Thomas P. Jenkin ( The Study Political Theory )

Teory yg mempunyai dasar moril dan menentukan norma politik. Dengan unsure valuational (mengandung nilai) yg termaksuk golongan filsafat politik, teori politik sistematis, ideology,dsb.

Teori yg menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dg tidak mempersoalkan norma atau nilai ( teori nonvaluational yg bersifat deskriptif.)

Teori politik mempunyai dasar moril (kelompok a)

Teori kelompok a berfungsi menentukan pedoman dan patokan yg bersifat moral yg sesuai dg norma moral.

Teori ini dibagi dalam 3 golongan :

1. Filsafat politik (political phyilosophy)

2. Teori politik sistematis (systematic political theory)

3. Ideology politik (political ideology)

Masyarakat

Kehidupan manusia berkelompok dalam berhubungan.

Menurut Harold Lasswell, delapan nilai masyarakat Barat

1. Kekuasaan

2. Pendidikan / penerangan ( enlightenment )

3. Kekayaan ( wealth )

4. Kesehatan ( well-being)

5. Keterampilan (skill)

6. Kasih saying (affection)

7. Kejujuran (rectitude) dan keadilan (rechtschapenheid)

8. Kesenggangan, respek.

Kekuasaan

Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku sesorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dg keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekeuasaan.

Kekeuasaan menurut para ahli

Ossip K Flechtheim

Keseluruhan dari kemampuan, hubungan dan proses yg menghasilkan ketaatan dr pihak lain untuk tujuan yg ditetapakan oleh pemegang kekuasaan.

Robert M. Mac Iver

Kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dg jalan member perintah, maupun secara tidak langasung dg mempergunakan segala alat dan cara yg tersedia.

Negara

Integrasi dari kekuasaan poitik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.

Tugas negara

1.mengendalikan dan mengatur gejala kekusaan yg a-sosial.

.mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia.

Negara menurut ahli

1.Roger A. Soltau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang yg mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat.

2.Harold J.Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintergrasikan karena mempunyai wewenang yg bersifat memaksa dan yg secara sah lebih agung daripada individu atau kelmpok yg merupakan bagian dari masyarakat itu.

3.Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yg mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sh dalam suatu wilayah.

4.Robert M. Mac Iver : Negara adalah asosiasi yg menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dg berdasarkan system hokum yg diselnggarakan oleh suatu pemerintah yg untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

5.Umum: Negara adalah suatu daerah tutorial yg rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yg berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yh sah.

Sifat Negara

1.Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan di taati.

2.Monopoli

Monopoli dalam menetapkan tujuan bersama.

3.mencakup semua

Pertuaran, semua harus membayar pajak tanpa kecuali.

Unsur-unsur negara

1.wilayah

2.penduduk

3.pemerintahan

4.kedaulatan

Tujuan Negara menurut Roger H. soltau

Memungkinkan rakyatnya “berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin.”

Fungsi Negara

1. Melaksanakan penrtiban

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

3. Pertahanan

4. Menegakan keadilan

Empat variable system politik

1. Kekuasaan (cara mencapai hal yg diinginkan)

2. Kepentingan (tujuan yg dikejar)

3. Kebijaksanaan (hasil dari interaksi kekuasaan dan kepentingan)

4. Budaya politik (orientasi subyektif dari terhadap system politik)